Kantah Bangli Hadiri Koordinasi Fasilitasi Bantuan Hukum dan Penguatan JDIH di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Bali

Media Patrolibali, Bangli Denpasar, 14 April 2026 — Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan Koordinasi Penanganan Fasilitasi Bantuan Hukum dan Sosialisasi Layanan Bantuan Hukum, Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta Monitoring dan Evaluasi Anggaran Bantuan Hukum di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman, koordinasi, dan sinergi antarunit kerja dalam pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum, optimalisasi layanan bantuan hukum kepada pegawai di unit kerja masing masing, serta penguatan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi di lingkungan ATR/BPN.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasubag Tata Usaha dan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli sebagai perwakilan dari Kantah Bangli dalam mendukung peningkatan kapasitas dan koordinasi penanganan aspek hukum pertanahan di wilayah kerja masing-masing.

Selain membahas mekanisme fasilitasi bantuan hukum, kegiatan ini juga menjadi sarana monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran bantuan hukum agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam forum tersebut, peserta juga diberikan pemahaman terkait penguatan peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai sarana penyediaan informasi hukum yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh jajaran BPN maupun masyarakat luas.

Melalui kegiatan koordinasi ini, diharapkan seluruh peserta dapat memahami secara komprehensif mekanisme penanganan bantuan hukum mulai dari proses fasilitasi, pelaporan, hingga evaluasi anggaran, serta mampu meningkatkan kolaborasi lintas unit kerja dalam menangani permasalahan pertanahan yang memiliki aspek hukum.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan kualitas layanan bantuan hukum dan tata kelola administrasi hukum di lingkungan ATR/BPN, khususnya di Provinsi Bali, dapat terus meningkat secara profesional, transparan, dan terpercaya.