Patroli Bali Independen, Akurat, Terpercaya
Related Articles
Patrolibali.com (Denpasar) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJID) melantik kepengurusan Dewan Pimpinan daerah (DPD) provinsi Bali Masa Bhakti (2021 – 2025) yang digelar di hotel Inna Bali sabtu (27/11/2021)
Pelantikan pengurus DPD PJID provinsi bali langsung dilakukan oleh Ketua Umum yaitu M.Mayusni T. Dari pusat Jakarta dan ketua terpilih DPD PJID provinsi A.syukani Hanafi.Provinsi bali.
Adapun pengangkatan sumpah dan janji serta penyerahan bendera petaka dipimpin langsung oleh Ketua DPP PJID M.Mayusni T.
Hadir dalam pelantikan DPD PJID Bali selain dari DPP PJID – Demokrasi Mayusni juga Gubernur Bali l Wayan Koster yang diwakili oleh Kadis Kominfo , Pangdam lX/ Udayana yang di hadiri Kapendam cpm Aliansyah , Kapolda Bali yang dihadiri Kabid Humas Kombes Pol .Syamsi,S.H,Walikota Denpasar di wakili oleh sekretaris daerah serta PHDI prov.bali
Dalam sambutannya Ketua DPP PJID Provinsi bali menyampaikan kepada wartawan, kerjasama yang baik dengan semua lapisan masyarakat dan tidak ada kriminalisasi terkait pemberitaan kasus ITE karena pihak dari penegak hukum dengan Dewan Pers telah melakukan kesepakatan terkait hal tersebut namun belum di sosialisasikan, serta meningkatkan kwalitas SDM profesi jurnalis dengan baik dan kompeten.
Dikatakan oleh M.Mayusni T. Selaku ketua umum PJI- Demokrasi Pusat mengatakan bahwa “kami angkat tema PJID Bali adalah PJID salah satu benteng Pancasila dalam kontek, siap mengawal program pembangunan pemerintah provinsi Bali dengan meningkatkan kwalitas SDM pers,” pungkasnya.
Lebih lanjut dikatakan,” Disini kami ingin memberikan masukan terkait wartawan yang dikriminalisasi, kami mohon kepada aparat penegak hukum tidak melakukan kriminalisasi kepada jurnalis, dengan mengatasnamakan ITE. Jurnalis bekerja dilindungi oleh Undang-undang pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999, jika jurnalis yang bernaung di bendera PJI demokrasi mendapatkan perlakuan seperti ini, maka kami akan mengambil langkah sesuai jalur hukum” kata Mayusni
Selain itu lanjutnya, PJI-Demokrasi provinsi bali akan bertujuan juga untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dengan mengikuti Pelatihan dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
“PJI-Demokrasi provinsi bali hendaknya dapat menjadi suatu kebanggaan untuk Bali, agar organisasi ini terus berkibar di seluruh Kabupaten, Kota di Provinsi bali serta Provinsi lainya di Indonesia,” tutur Mayusni
Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJID) Provinsi Bali A.Syukani Hanafi mengajak seluruh anggota pengurus PJID untuk tidak mempublikasikan berita hoaks, dan terus mengedukasi positif dari asumsi masyarakat tentang jurnalis yang kurang profesional.
“Untuk itu, mari kita bersama-sama bergandeng tangan agar wartawan yang bernaung di bendera Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJID), agar menjaga marwah kita sebagai wartawan yang betul-betul jurnalis yang profesional,” pungkas Hanafi.
Berlanjut Di tempat yang sama, Ketua DPD PJID bali merasa optimis membawa organisasi PJID bali menuju insan jurnalis yang profesional di era melenium digital dan tetap mengacu kepada undang-undang nomor 40 Tahun 1999 serta kode etik jurnalistik dan tidak pernah keluar dari koridor hukum.
Selain itu lanjut Mayusni, dirinya berharap kepada pengurus/insan pers khususnya di jajaran kepengurusan DPD PJID Bali, hendaknya dalam menjalankan fungsi perannya sebagai kontrol sosial sebagai pilar IV, harus selalu bertanggung jawab terhadap publik dan siap mensukseskan program pemerintah baik pusat dan daerah, agar karya tulisan wartawan tersebut bisa dicatat sebagai Hak Harta Kekayaan Intlektual (HAKI).
Wartawan, tugas dan fungsinya mencari, mengolah data, menayangkan ke Publik, demi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan perlunya Informasi. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari wartawan itu dilindungi oleh Undang-undang nomor 40 Tahun 1999 tentang pers,”jelas Mayusni.(red)
